Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena rendahnya kepercayaan publik terhadap proses Musrenbang di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap Musrenbang, khususnya dari aspek komunikasi, transparansi, responsivitas, dan integritas aparat penyelenggara.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan yang terdiri dari aparat kecamatan, tokoh masyarakat, dan warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dua arah, keterbukaan informasi, kemampuan aparat merespon aspirasi warga, serta konsistensi sikap dan tindakan aparat dalam menjalankan tugas. Temuan ini menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan hasil dari hubungan sosial yang dibangun secara terus-menerus, bukan sekadar hasil dari kebijakan formal.
Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan teori kepercayaan publik dan partisipasi dalam konteks tata kelola lokal. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi aparat kecamatan untuk meningkatkan kapasitas komunikasi publik, memperkuat integritas, dan menciptakan forum Musrenbang yang lebih terbuka dan délibératif. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna memperluas jangkauan generalisasi hasil.