Pariwisata merupakan sektor potensial yang dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kelembagaan yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara serta mengevaluasi peran institusi tersebut dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap PAD.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Informan terdiri dari pejabat Dinas Pariwisata, pelaku Pokdarwis, dan pelaku usaha wisata. Data dianalisis dengan menggunakan teori kelembagaan (Institutional Entrepreneurship), manajemen strategik, dan kerangka IION (Institutional Implementation Opportunity Need).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kelembagaan Dinas Pariwisata mencakup pembentukan Pokdarwis, pelaksanaan event budaya, digitalisasi retribusi, dan kemitraan lintas sektor. Namun, fungsi kelembagaan belum berjalan optimal karena keterbatasan anggaran, kapasitas SDM, dan koordinasi antarinstansi. Peran Dinas Pariwisata juga masih terfokus pada destinasi prioritas, sementara beberapa desa wisata belum mendapatkan pendampingan dan promosi yang merata. Kesimpulannya, meskipun formasi kelembagaan telah tersedia, masih diperlukan penguatan fungsi kelembagaan pariwisata melalui sinkronisasi kebijakan, perluasan pendampingan, dan promosi digital berkelanjutan agar sektor ini mampu menjadi sumber PAD alternatif yang berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.