Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kutai Barat selama periode 2014-2024 dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda di Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci. Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa pelaksanaan hak inisiatif oleh DPRD Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur telah mengikuti kerangka peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini mencakup beberapa tahapan penting, yaitu penetapan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, dan tahap adopsi kebijakan. Meskipun tahapan-tahapan tersebut telah dilalui, pelaksanaannya masih menunjukkan kurang optimal. Dalam periode antara tahun 2014 hingga 2024, DPRD Kabupaten Kutai Barat berhasil menghasilkan 36 Raperda dan Perda Inisiatif. Namun, jumlah tersebut belum mencerminkan potensi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Hambatan yang dihadapi adalah terdiri dari factor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi; Sumber Daya Manusia, Aspek Faktor Sosial Ekonomi, Pola Pikir Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengalaman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Faktor Kapasitas Wakil Rakyat. Selanjutnya hambatan factor eksternal adalah: Komunikasi Politik antara DPRD dengan masyarakat, Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Tenaga Ahli dan Tim Ahli DPRD, Faktor Anggaran, dan Dinamika politik di dalam DPRD. Rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain; perlu adanya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan anggota DPRD, penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. DPRD dapat mengadakan forum-forum diskusi atau konsultasi publik yang melibatkan masyarakat secara langsung, penguatan tim ahli dan staf pendukung DPRD, DPRD perlu memperhatikan aspek anggaran dalam setiap proses pembuatan kebijakan dan pentingnya menciptakan budaya politik yang sehat di dalam DPRD. Keterbatasan penelitian ini adalah cakupan penelitian ini terbatas pada DPRD Kabupaten Kutai Barat, daata yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar bersumber dari dokumen resmi dan wawancara dengan anggota DPRD, dan penelitian ini tidak membahas secara mendalam mengenai dampak dari kebijakan yang dihasilkan oleh DPRD terhadap masyarakat.