Alif Cahya Kalam, NIM : 210711546. “Tinjauan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Sungai Mahakam” Dosen Pembimbing H. Jamaluddin, SH ., MH dan Yudha Sri Wulandari, SH ., M. Si., MH.
Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap praktik illegal fishing di Sungai Mahakam. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya praktik illegal fishing yang dilakukan dengan berbagai metode terlarang seperti setrum listrik, racun kimia, rimpa, dan sawaran dengan ukuran jaring yang tidak sesuai ketentuan, yang berdampak pada kerusakan ekosistem dan penurunan populasi ikan di Sungai Mahakam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk illegal fishing yang terjadi, dampak yang ditimbulkan, serta efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing di Sungai Mahakam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa illegal fishing di Sungai Mahakam melanggar Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 85 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2017. Faktor penyebab illegal fishing meliputi faktor ekonomi, sosial budaya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta tingginya permintaan pasar.
Dampak illegal fishing antara lain kerusakan ekosistem sungai, penurunan populasi ikan, ancaman terhadap spesies endemik seperti Pesut Mahakam, serta menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi antar nelayan. Penegakan hukum sudah memiliki dasar hukum yang kuat namun implementasinya belum optimal karena keterbatasan jumlah personel pengawas, fasilitas patroli yang minim, dan sanksi yang belum menimbulkan efek jera. Penegakan hukum terhadap illegal fishing di Sungai Mahakam telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perikanan dan peraturan daerah yang mengatur larangan penggunaan alat tangkap berbahaya serta ancaman sanksi pidana maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp2.000.000.000. Namun, implementasi penegakan hukum di lapangan belum optimal akibat kurangnya personel pengawas, terbatasnya fasilitas patroli, lemahnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya efek jera dari sanksi yang dijatuhkan.
Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, pemberian edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat nelayan, penyediaan alat tangkap yang ramah lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi nelayan tradisional untuk mengurangi praktik illegal fishing dan menjaga kelestarian ekosistem Sungai Mahakam.